PSAP 02 laporan realisasi Anggaran

BAB II

Pembahasan

A.    Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan  informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

B.     Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana  ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C.     Ruang Lingkup

1.      Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang  disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

2.      Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

3.      Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan  menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

D.    Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai  realisasi pendapatan, belanja, transfer,  surplus/defisit, dan pembiayaan dari  suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

a.       Menyediakan informasi mengenai  sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

b.      Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas  penggunaan anggaran.

c.        Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisas Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

(a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.

(b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) ,

(c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E.     Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiaya yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

(a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya

(b) Cakupan entitas pelaporan

(c) Periode yang dicakup

(d) Mata uang pelaporan

(e) Satuan angka yang digunakan

F. Periode Pelaporan

 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan  suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan  disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

(a)    alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

(b)    fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.  

G.    Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran  disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih  lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

 Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya  mencakup pos-pos sebagai berikut: 

(a)    Anggaran

(b)   Pendapatan

(c)    Belanja

(d)   Transfer

(e)    Surplus atau deficit

(f)    Penerimaan pembiayaan

(g)   Pengeluaran pembiayaan

(h)   Pembiayaan neto

(i)     Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) 

A). Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

(B). Akuntansi Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Dalam hal badan layanan umum,  pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan  perundangan  yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan  pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya  dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan  yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan disusun  untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. 

(C). Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum,  belanja diakui  dengan mengacu pada peraturan perundangan  yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Berikut ini adalah contoh pencatatan pada akuntansi belanja :

Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai        xxx

- Belanja Barang          xxx

- Bunga                        xxx

- Subsidi                       xxx

- Hibah                         xxx

- Bantuan Sosial           xxx

 

Belanja Modal:

- Belanja Aset Tetap           xxx

- Belanja Aset Lainnya       xxx

Belanja Lain-lain/Tak Terduga      xxx

(D). Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja elama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. 

(E). Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan  (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau kan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama maksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara,  pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

(F). Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi  perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan divestasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. 

(G). Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas  Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

(H). Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode  pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. 

(I). Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode  pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

H.    Definisi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan :

a)      Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

b)      Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c)      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana  keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan  Perwakilan Rakyat.

d)     Apropriasi merupakan anggaran yang  disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran - pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

e)      Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

f)       Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya  pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

g)      Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

h)      Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana  relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

i)        Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

j)        Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan  Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

k)      Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Pusat.

l)        Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi - konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

m)    Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

n)      Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran - pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. 

o)      Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

p)      Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

q)      Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

r)       Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

s)       Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan yang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

t)       Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

u)      Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

v)      Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

PEMERINTAH PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X0 dan 20X0                                                                                                                                                         (DalamRupiah)
No	Uraian	Anggaran 20X0	Realisasi  20X0	(%)	Realisasi 20X0
	PENDAPATAN
	PENDAPATAN PERPAJAKAN
	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang    Mewah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Cukai	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Bea Masuk	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Pajak Ekspor	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Pajak Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Pendapatan  Perpajakan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PENDAPATAN  HIBAH
	Pendapatan Hibah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Pendapatan Hibah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH PENDAPATAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	BELANJA
	BELANJA OPERASI
	Belanja Pegawai	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Barang	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Bunga	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Subsidi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Hibah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Bantuan Sosial	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Lain-lain	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Belanja Operasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	BELANJA MODAL
	Belanja Tanah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Peralatan dan Mesin	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Gedung dan Bangunan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxxx
	Belanja Aset Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Belanja Modal	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH BELANJA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	TRANSFER
	DANA PERIMBANGAN
	Dana Bagi Hasil Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Dana Alokasi Umum	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Dana Alokasi Khusus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Dana Perimbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxx
	TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)
	Dana Otonomi Khusus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Dana Penyesuaian	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Transfer  Lainnya	xxxx	xxxx	xxxxx	xxxx
	JUMLAH TRANSFER	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	SURPLUS / DEFISIT	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PEMBIAYAAN
	PENERIMAAN
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
	Penggunaan SiLPA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan dari Divestasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PENGELUARAN
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx